5 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Praktik menukar Kartu Tanda Penduduk (KTP) sering terjadi di gedung-gedung perkantoran atau fasilitas umum lainnya. Pengunjung sering kali diminta untuk menyerahkan KTP dan difoto wajahnya sebagai prosedur keamanan.
Namun praktik tersebut masih menjadi pertanyaan apakah melanggar privasi data seseorang.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan hal tersebut tidak otomatis melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, pengelola gedung perlu memperhatikan bagaimana data dalam KTP tersebut diproses.
Jika KTP hanya diperlihatkan untuk memverifikasi identitas, risikonya berbeda dengan apabila dokumen tersebut difotokopi, dipindai, disimpan dalam database, atau dikumpulkan tanpa batas waktu.
UU PDP mengatur bahwa pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan.
"Pengendali juga diwajibkan menjaga keamanan dan mencegah akses yang tidak sah," ujar Pratama dalam keterangan kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
Karena itu, menurut Pratama, ketika seseorang diminta menyerahkan atau memindai KTP untuk masuk ke sebuah gedung, pengelola seharusnya menjelaskan terlebih dahulu sejumlah hal kepada pemilik data.
"Karena itu, ketika seseorang diminta menyerahkan atau memindai KTP untuk masuk ke sebuah gedung, seharusnya dapat dijelaskan terlebih dahulu siapa pengendali datanya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, berapa lama disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan kapan data tersebut akan dihapus," jelas Pratama.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip minimisasi data dalam praktik tersebut. Menurutnya, pengelola tidak perlu mengumpulkan seluruh informasi yang terdapat dalam KTP apabila kebutuhan sebenarnya hanya untuk memastikan identitas seseorang.
"Prinsip minimisasi juga menjadi penting. Jika kebutuhan sebenarnya hanya untuk memastikan seseorang merupakan tamu yang terdaftar, belum tentu seluruh informasi yang terdapat di dalam KTP harus disalin dan disimpan." pungkasnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
