4 hours ago
8
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha kawasan industri menilai pemerintah perlu segera membenahi birokrasi, perizinan, dan regulasi yang dinilai masih dapat menghambat realisasi investasi di Indonesia.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan tantangan pemerintah saat ini bukan semata-mata menarik investor, tetapi memastikan komitmen investasi yang sudah masuk dapat segera diwujudkan menjadi proyek nyata.
"Presiden telah bekerja sangat keras membangun kepercayaan dan membawa investasi masuk ke Indonesia. Tantangannya sekarang adalah bagaimana seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama untuk mengawal investasi tersebut sampai benar-benar terealisasi. Jangan sampai investasi sudah berhasil kita tarik masuk, tetapi justru tertahan oleh birokrasi kita sendiri, untuk itu kami meminta reformasi birokrasi benar-benar dijalankan," ujar Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/9/26).
Persoalan perizinan dan koordinasi antarinstansi masih menjadi salah satu titik yang perlu dibenahi. Proses yang panjang, aturan yang tumpang tindih hingga koordinasi pusat dan daerah yang belum efektif dapat membuat investor menghadapi ketidakpastian ketika mulai menjalankan proyeknya.
Kondisi tersebut dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif. Dalam persaingan mendapatkan modal global, investor juga mempertimbangkan seberapa cepat proyek dapat berjalan dan bagaimana pemerintah memberikan kepastian ketika muncul persoalan di lapangan.
"Kepercayaan investor dibangun bukan hanya ketika kita menawarkan investasi, tetapi juga dari pengalaman mereka ketika mulai merealisasikan investasinya. Kalau perizinannya terlalu panjang, regulasinya tidak pasti, atau persoalan lintas instansi tidak kunjung mendapat keputusan, tentu ini akan memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia," katanya.
HKI juga menyoroti sejumlah rencana investasi strategis yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun proyek lainnya. Menurut HKI, proyek yang sudah memiliki investor dan komitmen investasi yang jelas perlu mendapat kepastian dalam proses penyelesaiannya.
Kata dia, setiap usulan KEK, PSN, maupun proyek strategis tetap harus melewati persyaratan dan evaluasi pemerintah. Namun, sambungnya, proyek yang telah memiliki investor nyata, kesiapan pengembangan, serta potensi besar terhadap penciptaan lapangan kerja membutuhkan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan terukur.
"Terhadap proyek yang telah memiliki investor nyata, komitmen investasi yang jelas, kesiapan pengembangan, serta potensi penciptaan lapangan kerja dan multiplier effect yang besar, pemerintah perlu menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan terukur. Yang paling menyulitkan investasi adalah ketika prosesnya berjalan terlalu lama tanpa kepastian," tegas Akhmad Ma'ruf.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, HKI mendorong pemerintah membentuk Tim Percepatan dan Pengawalan Investasi. Tim ini diusulkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi memiliki kewenangan untuk mengurai hambatan investasi sejak komitmen ditetapkan hingga proyek mulai beroperasi.
HKI mengusulkan tim tersebut memiliki mandat untuk menyelesaikan hambatan lintas sektor, menetapkan batas waktu penyelesaian, mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta mendorong keputusan ketika sebuah investasi mengalami kebuntuan.
"Kita membutuhkan satu tim yang benar-benar memiliki kewenangan untuk mengawal investasi dari awal sampai terealisasi. Bukan sekadar rapat koordinasi, tetapi tim yang bisa masuk ketika ada bottleneck, mempertemukan instansi terkait, menentukan siapa yang harus menyelesaikan, dan memastikan ada target waktunya," ujar Akhmad Ma'ruf.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
