2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Iran kembali meningkatkan tensi politik dengan Uni Eropa (UE). Teheran menyatakan seluruh militer negara-negara UE sebagai kelompok teroris, sebagai respons atas penetapan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam daftar teroris oleh blok Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf pada Minggu (1/2/2026) waktu setempat. Qalibaf, yang juga mantan komandan IRGC, menyebut langkah UE sebagai tindakan bermusuhan yang akan dibalas secara setimpal oleh Teheran.
"Eropa ingin menyenangkan tuannya, Amerika, dengan tindakan-tindakan ini," kata Qalibaf kepada kantor berita Iran, ISNA, Selasa (3/2/2026).
Langkah Iran itu merujuk pada undang-undang tahun 2019 yang memungkinkan Teheran secara timbal balik menetapkan militer negara lain sebagai organisasi teroris. Aturan tersebut pertama kali digunakan setelah Amerika Serikat (AS), di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, menjadi negara pertama di dunia yang memasukkan IRGC ke daftar organisasi teroris.
Uni Eropa sendiri mengambil keputusan tersebut pekan lalu, dipicu oleh penindakan keras aparat keamanan Iran terhadap demonstrasi nasional. Pasukan keamanan, termasuk IRGC, dituding menggunakan kekerasan ekstrem terhadap para demonstran. Sejumlah organisasi hak asasi manusia memperkirakan ribuan orang tewas, sementara beberapa menteri luar negeri UE bahkan menyebut potensi korban bisa mencapai puluhan ribu.
Meski dinilai lebih bersifat simbolis karena sanksi luas terhadap IRGC telah lama diberlakukan, klasifikasi sebagai organisasi teroris tetap memicu kontroversi besar di Eropa dan memperdalam jurang hubungan diplomatik dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut keputusan UE sebagai "kesalahan strategis yang serius" yang akan berdampak negatif terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional.
Di dalam negeri, respons politik Iran juga ditunjukkan secara demonstratif. Sejumlah anggota parlemen mengenakan seragam IRGC saat sidang. Video yang beredar di media Iran memperlihatkan para politisi meneriakkan slogan seperti "Matilah Amerika" dan "Matilah Israel" dengan kepalan tangan terangkat.
Sebagai bagian dari eskalasi diplomatik, Kementerian Luar Negeri Iran juga memanggil Duta Besar Uni Eropa di Teheran untuk menyampaikan nota protes resmi. Dalam pertemuan tersebut, Iran menilai keputusan UE melanggar prinsip hukum internasional dan mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat.
Pemanggilan duta besar ini menambah daftar panjang ketegangan diplomatik antara Teheran dan Brussel, yang dalam beberapa tahun terakhir sudah diwarnai isu program nuklir Iran, sanksi ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Sebagai informasi, IRGC memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam penindasan internal di Iran. Salah satu peristiwa paling simbolis adalah kematian perempuan Kurdi, Jina Mahsa Amini, pada 2022.
Amini ditangkap polisi moral di Teheran karena diduga tidak mengenakan jilbab sesuai aturan. Ia kemudian kehilangan kesadaran dalam tahanan, koma, dan meninggal di rumah sakit.
Kematian Amini memicu gelombang protes massal di seluruh Iran dan solidaritas internasional. Dengan slogan "Jin, Jiyan, Azadî" (Perempuan, Kehidupan, Kebebasan), demonstrasi tersebut menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan kekerasan negara di Republik Islam Iran.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
