7 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jepang memastikan akan melanjutkan rencana penguatan pertahanan udara di pulau terpencil dekat Taiwan, meski mendapat peringatan dari China. Kementerian Pertahanan Jepang menargetkan penempatan sistem rudal tersebut pada 2031.
Keputusan ini menjadi sinyal bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi tetap melaju dengan agenda penguatan pertahanan. Langkah itu diambil di tengah meningkatnya tekanan militer China terhadap Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya.
Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi mengatakan rencana pemerintah adalah mengerahkan sistem rudal permukaan-ke-udara Type 03 Chu-SAM ke Pulau Yonaguni di Prefektur Okinawa pada tahun fiskal 2030. Pulau tersebut berjarak sekitar 70 mil dari pantai timur Taiwan.
"Saat ini, kami sedang melanjutkan tugas-tugas yang diperlukan, seperti studi dasar mengenai peningkatan fasilitas untuk pengerahan pasukan ke sisi timur garnisun," ujar Koizumi, dikutip dari Newsweek, Jumat (27/2/2026).
Sistem Type 03 Chu-SAM dipasang pada truk 8x8 dan dilengkapi radar susunan bertahap yang mampu melacak hingga 100 pesawat, rudal balistik, atau drone, serta menyerang sekitar selusin target sekaligus. China menyebut rencana tersebut sebagai "sangat berbahaya", meskipun jangkauan rudal sekitar 30 mil dinilai tidak mencapai wilayah udara China.
Namun, rencana ini memicu kekhawatiran bahwa Yonaguni dapat menjadi target jika terjadi konflik yang melibatkan pasukan AS dan Jepang. Okinawa sendiri menampung sekitar 70% instalasi militer AS di Jepang.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuding Jepang semakin menjauh dari tatanan pascaperang.
"Langkah terbaru ini sekali lagi mengungkap ambisi kekuatan sayap kanan Jepang untuk melakukan remiliterisasi," katanya.
Ketegangan Tokyo-Beijing meningkat sejak November lalu, ketika Takaichi menyatakan bahwa blokade hipotetis China terhadap Taiwan dapat menjadi keadaan darurat yang memerlukan intervensi. Beijing menilai pernyataan itu sebagai bukti remiliterisasi Jepang dan merespons dengan sejumlah langkah hukuman.
Dalam pidato perdananya di parlemen, Takaichi menegaskan Jepang "menghadapi lingkungan keamanan paling parah dan kompleks sejak Perang Dunia II," seraya menyinggung sikap agresif China, invasi Rusia ke Ukraina, serta kemajuan program nuklir Korea Utara.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
