3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memulangkan satu pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dari Muscat, Oman akibat pemberangkatan tidak prosedural.
Pekerja Migran Indonesia atas nama Karwati bt Dasta Ali dipulangkan melalui rute Muscat-Doha-Jakarta menggunakan Qatar Airways QR 1125 dan QR 6381 yang dioperasikan bersama Garuda Indonesia GA 901. Pekerja tersebut tiba dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu, (21/2/2026) pukul 14.50 WIB.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, dalam proses awal, sempat terjadi ketidaksesuaian data manifest akibat perubahan jadwal dan ketidakhadiran pada jadwal sebelumnya. Namun, melalui arahan langsung Menteri, koordinasi segera diperkuat antara Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian P2MI, KBRI Muscat, KBRI Doha, serta pihak maskapai dan agensi di Oman hingga diperoleh kepastian jadwal terbaru.
"Setiap indikasi pemberangkatan tidak prosedural harus kita telusuri. Kita tidak akan mentolerir praktik yang membahayakan keselamatan Pekerja Migran. Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tetapi memastikan ada pertanggungjawaban." ujar Mukhtarudin tertulis, dikutip Minggu, (22/2/2026).
Sesuai instruksi, Dirjen Pemberdayaan, BP3MI Banten dan Tim Wascendak ditugaskan melakukan penjemputan, pendalaman kasus, serta memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan bermartabat.
Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Pekerja Migran langsung diarahkan ke Lounge PMI untuk dilakukan pemeriksaan awal dan pendalaman guna mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran administratif maupun pidana, termasuk peran pihak yang memberangkatkan.
Informasi dari perwakilan RI di Oman menyebutkan bahwa yang bersangkutan bekerja di sektor domestik dan mengalami permasalahan selama masa penempatan. Pemerintah melalui KBRI telah memastikan pendampingan penuh hingga proses keberangkatan dari Muscat, termasuk koordinasi khusus saat transit di Doha untuk menjamin keselamatan perjalanan.
Kasus ini memperkuat urgensi pengawasan terhadap praktik perekrutan nonprosedural yang masih terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri untuk menutup celah-celah pelanggaran.
Usai kejadian ini, Kementerian P2MI kembali mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan memanfaatkan layanan informasi serta pengaduan pemerintah.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
