7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat suara soal mengendurnya operasi penangkapan penyelundupan benih bening lobster (BBL) belakangan ini. Ternyata, penyebab utamanya karena kebijakan pemotongan anggaran (efisiensi), khususnya untuk perjalanan dinas yang sangat krusial dalam operasi pemberantasan penyelundupan benih lobster di darat.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menyebut pemotongan tersebut berdampak langsung pada kemampuan PSDKP melakukan penindakan di lapangan.
"Efisiensi anggaran ini terus terang... ini yang dipotong adalah perjalanan dinas, sementara operasi di darat itu menggunakan perjalanan dinas," ujar Ipunk dalam Konferensi Pers di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, jalur darat merupakan titik krusial dalam mengendus dan menangkap para pelaku penyelundupan BBL sebelum barang selundupan itu melayang keluar negeri.
"Kami sedang memohon kepada pimpinan, kepada Kementerian Keuangan, tolong dibuka untuk perjalanan dinas kami di darat, karena operasi BBL ini kami banyak menemukan di darat. Beberapa kali di Lampung, itu terakhir berhasil," ujarnya.
Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengagalkan pendistribusian sebanyak 52 ribu benih bening lobster (BBL) ilegal yang disinyalir akan diselundupkan ke luar negeri, di Provinsi Lampung. (Dok. Humas Ditjen PSDKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengagalkan pendistribusian sebanyak 52 ribu benih bening lobster (BBL) ilegal yang disinyalir akan diselundupkan ke luar negeri, di Provinsi Lampung. (Dok. Humas Ditjen PSDKP)
Ia pun menegaskan, efisiensi anggaran paling terasa pada operasi di darat. Sementara untuk operasi di laut, katanya, kegiatan masih dapat berjalan meski terbatas. Namun, tanpa dukungan perjalanan dinas di darat, upaya penangkapan penyelundupan benih lobster nyaris lumpuh.
"Jadi memang efisiensi ini yang paling terasa adalah operasi daratnya. Operasi laut kami masih bisa, tapi operasi darat nol (tidak ada). Jadi itu yang 'kok PSDKP gak nangkap?' Iya (memang)," ungkapnya jujur.
Ipunk berharap Kementerian Keuangan segera merespons permohonan pembukaan blokir anggaran perjalanan dinas, agar operasi darat bisa kembali digelar.
"Jadi ya mudah-mudahan, kita sedang berusaha mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan untuk dibuka blokirnya, sehingga kita bisa operasi darat," pungkasnya.
(wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Menteri KKP Minta DPR Buka Blokir Anggaran
Next Article Penampakan Pagar Laut Misterius 30,16 Km di Laut Tangerang
