1 hour ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai menyiapkan "pasukan negosiator" untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi dan investasi internasional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Sebanyak 32 pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikirim ke China untuk mengikuti pelatihan intensif negosiasi selama 14 hari. Program tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China melalui Ministry of Commerce of China (MOFCOM).
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kemampuan negosiasi menjadi salah satu modal penting dalam menarik investasi, membuka akses pasar baru, hingga mengamankan kepentingan nasional dalam berbagai perjanjian ekonomi internasional.
"Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029. Untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi berkualitas, akses pasar baru, penguatan hilirisasi, dan alih teknologi yang sebagian besar diperoleh melalui meja perundingan dengan mitra internasional," kata Susiwijono dalam keterangannya.
Menurutnya, pelatihan tersebut dirancang agar aparatur pemerintah tidak lagi bekerja dengan pola business as usual. Para peserta diharapkan mampu menciptakan terobosan dalam berbagai perundingan ekonomi yang berdampak langsung terhadap agenda pembangunan nasional.
"Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Susiwijono.
Ia menilai kemampuan negosiasi kini menjadi faktor krusial mengingat Indonesia tengah aktif menjalin berbagai kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, hingga hilirisasi dengan banyak negara mitra.
Dalam pelatihan tersebut, peserta akan mempelajari berbagai materi mulai dari psikologi dan strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, negosiasi perdagangan multilateral, perjanjian perdagangan bebas (FTA), hingga penyelesaian sengketa internasional.
Para peserta juga akan mengikuti simulasi negosiasi diplomatik yang dirancang menyerupai situasi perundingan internasional.
Susiwijono menilai China menjadi salah satu tempat yang tepat untuk mempelajari keterampilan tersebut karena budaya negosiasi telah menjadi bagian penting dari tradisi bisnis dan diplomasi negara tersebut.
"Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental," ujarnya.
Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan pelatihan tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi institusi pemerintah.
Menurutnya, hasil pelatihan diharapkan tidak berhenti pada pengalaman individu, tetapi dapat ditransformasikan menjadi kapasitas organisasi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional.
Pada saat yang sama, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-China.
Ia menilai kemampuan negosiasi aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan kerja sama kedua negara, terutama di bidang perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.
Dengan semakin besarnya peran China sebagai salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia, kualitas negosiator pemerintah dinilai akan menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat kerja sama tersebut dapat diperoleh secara optimal oleh Indonesia.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
