Belanja Militer Melonjak, Jepang Mulai Tinggalkan Era Damai?

Jakarta, CNBC Indonesia — Jepang selama puluhan tahun dikenal sebagai kekuatan ekonomi besar di Asia. Setelah Perang Dunia II, pengaruh Tokyo lebih banyak dibangun lewat perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, teknologi, hingga budaya populer.

Namun, wajah Jepang kini perlahan berubah. Tokyo tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan diplomasi, tetapi juga mulai memperkuat peran militernya.

Perubahan ini terjadi ketika situasi keamanan di kawasan semakin rumit.

China terus memperbesar kekuatan militernya, terutama di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Korea Utara masih menjadi ancaman melalui program nuklir dan rudal. Sementara itu, perang Rusia-Ukraina memperlihatkan bahwa konflik besar antarnegara masih bisa terjadi di era modern.

Faktor lain datang dari Amerika Serikat (AS). Di bawah era Trump 2.0, sekutu-sekutu Washington didorong untuk memikul beban pertahanan yang lebih besar. Jepang termasuk salah satu negara yang ikut menghadapi tekanan tersebut.

Meski begitu, Jepang tidak bergerak secara tiba-tiba. Perubahan ini dilakukan bertahap karena Tokyo masih membawa identitas pascaperang sebagai negara yang cinta damai.

Namun, kebutuhan untuk memperkuat kemampuan pertahanan kini semakin sulit dihindari.

Belanja Pertahanan Naik, Jepang Siapkan Rudal Jarak Jauh

Perubahan arah keamanan Jepang mulai terlihat jelas saat Tokyo mengusung konsep Free and Open Indo-Pacific. Konsep ini pertama kali didorong oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe dan menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan tidak didominasi satu kekuatan besar.

Pada 2014, Jepang juga melakukan reinterpretasi konstitusi. Langkah ini memungkinkan Japan Self-Defence Force atau JSDF ikut dalam misi pertahanan kolektif jika sekutu Jepang diserang.

Perubahan besar berikutnya terjadi pada 2022, ketika Jepang merilis National Security Strategy dan National Defence Strategy. Dua dokumen ini menyebut bahwa lingkungan keamanan Jepang adalah yang paling berat dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Tokyo juga menegaskan tidak akan menoleransi perubahan status quo secara sepihak dengan kekuatan militer.

Karena itu, Jepang mulai memperkuat kemampuan pertahanannya secara lebih serius. Salah satu langkah pentingnya adalah pengembangan kemampuan serangan balik atau counter-strike capabilities. Jepang membeli rudal jelajah Tomahawk dari Amerika Serikat dan mengembangkan rudal jarak jauh buatan sendiri.

Dari sisi anggaran, Jepang juga menaikkan belanja pertahanan. Selama bertahun-tahun, belanja pertahanan Jepang berada di kisaran 1% dari produk domestik bruto atau PDB. Kini, Tokyo menargetkan belanja pertahanan naik menjadi 2% PDB.

Di bawah pemerintahan Sanae Takaichi, target tersebut bahkan dipercepat menjadi tahun fiskal 2025. Takaichi dikenal sebagai penerus garis kebijakan Shinzo Abe dan diperkirakan akan mempercepat perubahan kebijakan keamanan Jepang.

Pemerintahannya juga mendorong pembentukan badan intelijen nasional dan berencana merevisi aturan transfer peralatan serta teknologi pertahanan pada 2026. Jika aturan ini dilonggarkan, Jepang berpotensi lebih bebas mengekspor senjata dan memperluas produksi industri pertahanannya.

Data dalam laporan juga menunjukkan impor senjata Jepang melonjak 155% pada 2019-2023. Dengan kenaikan tersebut, Jepang menjadi importir senjata terbesar keenam di dunia.

Asia Tenggara Makin Sering Diajak Kerja Sama

Penguatan peran militer Jepang juga terlihat di Asia Tenggara. Tokyo semakin aktif membangun kerja sama pertahanan dengan negara-negara kawasan, terutama di bidang maritim.

Menurut Lowy Institute Asia Power Index 2024, peningkatan terbesar Jepang terlihat pada jaringan pertahanannya. Aktivitas Jepang dengan Amerika Serikat dan mitra regional lain membuat skor pertahanannya naik cukup besar.

Sementara itu, menurut Lowy Institute's Southeast Asia Influence Index, posisi Jepang sebagai mitra pertahanan Asia Tenggara naik tajam dari peringkat ke-15 pada 2017 menjadi peringkat ke-4 pada 2025.

Kerja sama pertahanan Jepang cukup kuat dengan sejumlah negara, terutama Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Latihan militer Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara juga meningkat sejak 2014.

Indonesia termasuk negara yang sering terlibat. Porsi latihan militer Jepang di kawasan paling banyak tercatat dengan Indonesia, yakni 18,8%. Setelah itu ada Filipina 18,2%, Singapura 17,7%, dan Malaysia 16,6%.

Kehadiran kapal Japan Maritime Self-Defence Force (JMSDF) di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara juga semakin rutin. Ini memperlihatkan bahwa Jepang makin aktif membangun hubungan pertahanan secara langsung dengan negara-negara kawasan.

Selain latihan militer, Jepang juga menggunakan instrumen baru bernama Official Security Assistance atau OSA. Program ini diluncurkan pada 2022 dan memungkinkan Jepang memberikan peralatan pertahanan non-mematikan kepada negara mitra.

Filipina menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Manila menerima kapal cepat rigid-hulled inflatable boats, radar pantai, dan peralatan pengawasan udara untuk memperkuat kemampuan pemantauan wilayah maritim.

Kerja sama Jepang-Filipina juga semakin erat melalui dialog 2+2 antara kementerian pertahanan dan luar negeri kedua negara. Selain itu, Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement atau RAA mulai berlaku pada 2025.

Malaysia juga mendapat bantuan melalui OSA, berupa kapal penyelamat untuk mendukung misi pemantauan dan pengawasan.

Jepang Bidik Peran Lebih Besar di Pertahanan Global

Di luar Asia Tenggara, Jepang juga sedang memperluas kerja sama pertahanan dengan banyak mitra. Tokyo terlibat dalam Global Combat Air Programme atau GCAP bersama Inggris dan Italia untuk mengembangkan jet tempur generasi keenam yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2035.

Pada 2025, Australia memilih Mitsubishi Heavy Industries dari Jepang untuk membangun 11 fregat kelas Mogami senilai US$6,5 miliar. Kesepakatan ini menjadi salah satu kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Jepang.

Jepang juga semakin dekat dengan NATO dan Uni Eropa. Tokyo menjadi salah satu mitra Indo-Pasifik NATO dan membentuk misi khusus untuk NATO pada 2025. Dengan Uni Eropa, Jepang meluncurkan Security and Defence Partnership pada 2024.

Hubungan Jepang dengan Australia dan India juga semakin dalam. Dengan Australia, kerja sama militer diperkuat lewat Australia-Japan RAA yang mulai berlaku pada 2023. Dengan India, Jepang mendorong kerja sama transfer teknologi pertahanan, dukungan logistik, dan produksi bersama peralatan pertahanan.

Meski peran militernya semakin besar, Jepang tetap bergerak hati-hati di Asia Tenggara. Tokyo masih menggunakan jalur bilateral, minilateral, dan mekanisme yang dipimpin ASEAN.

Pada 2025, Jepang juga mengusulkan Japan-ASEAN Ministerial Initiative for Enhanced Defence Cooperation atau JASMINE. Inisiatif ini berfokus pada pertukaran pertahanan, seminar, dan peningkatan kapasitas.

CNCB INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)

Add as a preferred
source on Google