3 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya penggrebekan besar-besaran terhadap markas penipu online (online scam) raksasa di Kamboja ternyata tidak serta-merta membasmi praktik kejahatan siber di kawasan Asia. Alih-alih musnah, sindikat mafia penipuan online ini dilaporkan mulai mengalihkan operasinya dan membangun markas baru di Sri Lanka.
Berdasarkan laporan Bloomberg, para komplotan penipu ini kini mulai menyusup ke resor-resor pinggir pantai hingga gedung perkantoran di negara Asia Selatan tersebut.
Migrasi masif para sindikat ini ke Sri Lanka dipicu beberapa faktor. Di antaranya adalah kebijakan visa perjalanan gratis, ketersediaan gedung-gedung ideal untuk markas operasi, jaringan telekomunikasi kuat, serta eksistensi sistem transfer uang informal yang longgar dari pengawasan regulasi.
Meskipun menjadi lokasi yang dinilai strategis bagi para penipu, otoritas Sri Lanka tidak tinggal diam. Negara tersebut langsung bergerak cepat dengan membentuk unit kejahatan siber baru. Sepanjang tahun 2026, kepolisian setempat dilaporkan telah menangkap lebih dari 1.000 pelaku yang mayoritas diringkus di ibu kota Kolombo.
"Polisi bersama pihak imigrasi dan bank sentral berkoordinasi untuk mengontrol hal ini," ujar Asisten Kepala Kepolisian Sri Lanka, Fredrick Wootler, dikutip Rabu (24/6/2026).
Kendati demikian, penegakan hukum di lapangan menghadapi tantangan berat. Banyak dari pelaku yang menyalahgunakan visa turis, sehingga menyulitkan otoritas untuk menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai.
Polisi Gerebek Apartemen Hingga Resor Mewah
Aksi kejar-kejaran antara aparat dan pelaku terus terjadi. Pada April lalu, petugas berhasil menggerebek sebuah properti di pantai barat Sri Lanka dan menemukan lebih dari 150 warga negara asing (WNA) yang diduga mengoperasikan sindikat penipuan siber.
Hanya berselang beberapa hari, polisi kembali menggeledah sebuah gedung apartemen di dekat Kolombo dan mengamankan 120 WNA lainnya.
Menghadapi tekanan yang kian ketat dari otoritas, para pelaku merubah taktik dengan cepat. Mereka memecah jaringan makro mereka menjadi sel-sel kecil dan berpindah ke kamar hotel, apartemen, serta ruang kantor yang disewa dalam jangka pendek.
"Hal ini terjadi dengan cara yang sayangnya bahkan lebih sulit untuk kita awasi," kata Erin West, pendiri organisasi nirlaba anti-penipuan Operation Shamrock. "Mereka benar-benar dapat beroperasi di lingkungan apa pun."
Fenomena pergeseran ini sebenarnya sudah diprediksi. Laporan komite kongres Amerika Serikat (AS) pada Juli 2025 lalu sempat memperingatkan bahwa jaringan online scam global cenderung bermigrasi ke wilayah hukum yang penegakan hukumnya lemah, namun memiliki infrastruktur digital yang mumpuni.
Jadi Sorotan Tajam China
Bangkitnya Sri Lanka sebagai episentrum baru mencerminkan pola operasi penipuan terorganisir yang kini melebar jauh dari benteng tradisional mereka di Asia Tenggara, meluas hingga ke Uni Emirat Arab, Timor-Leste, Fiji, hingga beberapa wilayah di Afrika.
Kondisi ini pun memicu perhatian serius dari China. Hubungan diplomatik dan tekanan dari Beijing sebelumnya menjadi faktor kunci yang memaksa Kamboja menindak tegas sindikat ini pada awal tahun 2026.
Kedutaan Besar China di Sri Lanka menyatakan bahwa pihaknya "mengikuti dengan saksama" laporan penangkapan para tersangka, yang mana di dalamnya juga melibatkan warga negara China.
"Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kerugian yang sangat besar," tulis pernyataan resmi Kedubes China. Pihak Kedubes menilai kemajuan infrastruktur telekomunikasi Sri Lanka, lokasi geografis, hingga "kebaikan dan keramahan penduduknya" justru dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal.
Selain itu, banyaknya pekerja China di Sri Lanka akibat proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) diduga memudahkan para pelaku penipuan untuk membaur dan bersembunyi di dalam komunitas diaspora.
"Tidak jarang kita melihat seluruh kompleks apartemen, pusat perbelanjaan, bahkan lingkungan tempat tinggal dihuni oleh warga China," ungkap Sanjana Hattotuwa, seorang peneliti independen yang berfokus pada isu Sri Lanka.
Celah Hukum dan Pasar Gelap Kripto
Julia Dickson, peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menilai bahwa Sri Lanka harus belajar dari negara-negara seperti Vietnam dan Filipina untuk mencegah sindikat ini berkuasa.
"Intinya adalah, apakah para pejabat benar-benar ingin mengambil tindakan, ataukah mereka mendapatkan keuntungan besar seperti di Kamboja?" kritik Dickson. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2025, Sri Lanka berada di peringkat 107 dari 182 negara.
Hattotuwa menambahkan, Sri Lanka saat ini masih kekurangan kerangka hukum yang spesifik dan kuat untuk menjerat operasi penipuan online berskala besar. Di sisi lain, kemudahan akses kartu SIM dan konektivitas tinggi menjadi daya tarik utama yang dieksploitasi pelaku.
Lebih mengkhawatirkan lagi, para mafia ini memanfaatkan sistem transfer uang informal lokal bernama Undiyal. Sistem ini menyediakan saluran pasar gelap yang efektif untuk mencuci dan memindahkan uang hasil penipuan-termasuk dalam bentuk mata uang kripto-sehingga lolos dari radar pantauan bank sentral dan regulator keuangan.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
