1 hour ago
2
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ketika petugas sensus datang, tidak sedikit pelaku usaha yang justru merasa was-was. Kekhawatiran itu bukan semata karena pertanyaan yang diajukan cukup rinci, tetapi karena muncul pertanyaan yang lebih besar, yaitu untuk apa sebenarnya data yang saya berikan akan digunakan? Apakah data tersebut akan digunakan untuk kepentingan perpajakan? Apakah informasi mengenai usaha, omzet, dan kondisi ekonomi saya akan berdampak pada kewajiban yang lebih besar di masa mendatang?
Pertanyaan dan kekhawatiran tersebut merupakan sesuatu yang layak dimaklumi, khususnya tatkala pemerintah tampak belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai isu liar yang berkembang di media sosial.
Namun di balik keraguan tersebut, terdapat sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting berupa data yang diperoleh dari masyarakat. Negara memerlukan gambaran yang utuh mengenai struktur ekonomi masyarakat agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan yang ada. Tanpa data yang reliabel, kebijakan publik berisiko berjalan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kenyataan. Bersifat generik dan mengabaikan kekhususan masing-masing wilayah.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memang mendapat sedikit banyak resistensi dari masyarakat. Simpang siur informasi mengenai ruang lingkup pertanyaan, tingkat kerincian data yang diminta, hingga isu keamanan data membuat sebagian responden menjadi antipati. Isu privasi pun ikut menghiasi berbagai diskusi yang berkembang di masyarakat. Pada era digital yang diwarnai berbagai kebocoran data dan maraknya kejahatan siber, kehati-hatian masyarakat tentu patut dipahami.
Munculnya resistensi dari sebagian masyarakat sesungguhnya lebih banyak berakar pada persoalan kepercayaan dibandingkan pada pelaksanaan sensus itu sendiri. Ketika masyarakat belum memahami secara utuh tujuan sensus, maka ruang bagi prasangka dan spekulasi akan semakin besar.
Dengan alokasi anggaran yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah serta melibatkan ribuan petugas di seluruh Indonesia, rasanya tidak logis jika pelaksanaan sensus direduksi hanya untuk kepentingan pemungutan pajak. Terlebih lagi, perkembangan transaksi digital dan integrasi sistem administrasi perpajakan telah menyediakan banyak sumber data bagi otoritas pajak tanpa harus mengandalkan sensus.
Profil transaksi ekonomi masyarakat saat ini telah banyak terekam melalui berbagai instrumen digital yang tersedia. Oleh karena itu, sangat berlebihan apabila isu perpajakan dijadikan tujuan utama dari pelaksanaan sensus kali ini. Selain berbiaya mahal, proses pengumpulan datanya juga masih memerlukan keterlibatan sumber daya manusia dalam jumlah besar.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi lebih tepat apabila diposisikan sebagai alat bantu dalam memahami sisi belanja pemerintah. Dalam menjalankan kewajibannya, pemerintah perlu mengelola sumber daya yang dimilikinya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Data hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar menjawab kebutuhan yang ada.
Untuk menghasilkan program yang tepat, pemerintah perlu memahami struktur ekonomi masyarakat serta tren perubahannya. Pemerintah memerlukan informasi mengenai siapa yang berusaha, bagaimana kondisi usahanya, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang tertinggal, serta kelompok masyarakat mana yang memerlukan perhatian lebih besar.
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Ketepatan program dengan sasaran yang diharapkan pada akhirnya akan meminimalisasi berhamburnya anggaran yang disediakan.
Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Amartya Sen dalam Development as Freedom. Sen memandang pembangunan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi sebuah proses untuk memperluas kebebasan yang dimiliki masyarakat. Agar pembangunan dapat berjalan secara berkeadilan, pemerintah harus memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Negara tidak dapat membantu apa yang tidak diketahuinya. Negara yang kuat bukanlah negara yang mengetahui segala sesuatu tentang rakyatnya, melainkan negara yang memiliki kemampuan memahami perubahan kondisi rakyatnya dan menyesuaikan kebijakannya secara tepat.
Sensus menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan negara memperoleh gambaran tersebut secara lebih komprehensif. Tanpa data yang memadai, kebijakan publik akan lebih banyak didasarkan pada perkiraan. Hal inilah yang sering dijumpai di lapangan, yaitu adanya ketidaksesuaian antara program pemerintah dan kondisi riil masyarakat yang terus berulang.
Selama ini tidak jarang muncul keluhan mengenai bantuan pemerintah yang salah sasaran. Ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi justru tidak tercatat, sementara yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tetap masuk dalam daftar penerima.
Kondisi tersebut sering kali bukan karena pemerintah tidak ingin membantu, melainkan karena basis data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini. Data yang usang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang usang pula. Upaya perbaikan secara sporadis jelas bukan solusi yang dapat diandalkan karena sifatnya lebih menyerupai tambal sulam.
Di sinilah pentingnya dilakukan sensus secara rutin. Dinamika perubahan di masyarakat perlu dicermati oleh pemerintah agar kebijakan yang diambil adaptif sepanjang waktu. Kegiatan sensus tidak hanya menghitung jumlah penduduk atau jumlah usaha, tetapi juga memperbarui cara kita memahami kesejahteraan masyarakat, termasuk mengadopsi perkembangan baru seperti pola kerja dan profesi-profesi yang berkembang saat ini.
Pelaksanaan sensus juga akan mengoreksi standar yang berlaku pada periode sebelumnya. Sebagai contoh, jika pada masa lalu kepemilikan sepeda motor mungkin menjadi indikator bahwa suatu rumah tangga tergolong mampu, saat ini perspektif tersebut telah berubah.
Sepeda motor telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar masyarakat sehingga indikator atau batas nominal yang berlaku perlu disesuaikan. Jika ukuran kesejahteraan tidak diperbarui, maka klasifikasi sosial yang digunakan dalam berbagai program pemerintah pun akan menjadi tidak relevan.
Demikian pula dalam aspek pendidikan dan penghasilan. Sensus dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan yang diterima masyarakat. Berbeda dengan survei parsial yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang terkadang dipengaruhi faktor psikologis maupun kepentingan tertentu, sensus yang dilaksanakan secara nasional dengan jaminan kerahasiaan data justru dapat menghasilkan informasi yang lebih reliabel.
Informasi-informasi yang diperoleh dari pelaksanaan sensus merupakan sumber yang sangat berharga sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan publik. Pemerintah dapat merumuskan bantuan sosial, dukungan pengembangan sektor usaha, penyusunan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan daerah secara lebih tepat.
Melihat manfaat yang begitu besar bagi penyempurnaan program pemerintah, selayaknya perlu ada perubahan strategi komunikasi publik dalam memperkenalkan manfaat sensus. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih persuasif agar resistensi masyarakat dapat berkurang.
Pemerintah juga perlu segera menepis seluruh kesimpangsiuran isu yang berkembang. Salah satu pesan yang perlu diluruskan adalah bahwa hasil sensus dipublikasikan dalam bentuk data agregat, bukan data personal yang dapat mengungkap identitas maupun kondisi individu tertentu. Penegasan mengenai prinsip kerahasiaan data tersebut penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap pelaksanaan sensus.
Sebab jika komunikasi publik terlambat dilakukan, yang terjadi justru konflik sesama anak bangsa pada level paling bawah, yaitu antara petugas sensus dan responden. Mereka berhadapan satu sama lain dalam posisi yang seolah berseberangan, padahal keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan data yang lebih baik demi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tentu saja kondisi tersebut akan sangat kontraproduktif apabila dibiarkan.
Ketakutan terhadap penyalahgunaan data hasil sensus mungkin dapat dipahami. Namun yang perlu disadari adalah bahwa negara yang tidak memiliki data yang memadai akan kesulitan memahami rakyatnya sendiri. Dan ketika negara tidak memahami rakyatnya, maka kebijakan yang lahir berisiko salah sasaran.
Hasil sensus bukan bertujuan agar negara mengintip rumah tangga warganya. Sebaliknya, sensus hadir agar negara mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: kebijakan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
