Menata Ulang Asuransi Kredit!

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah tegas dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional melalui terbitnya Peraturan OJK (POJK) No. 20 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah serta produk suretyship, dan menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi lini bisnis asuransi kredit yang selama ini rawan ekses risiko, tumpang tindih pertanggungan, dan minim pengelolaan jangka panjang.

Salah satu ketentuan paling signifikan dalam POJK 20/2023 adalah pembatasan pertanggungan risiko oleh perusahaan asuransi hingga maksimal 75%. Artinya, kreditur, dalam hal ini perbankan atau lembaga pembiayaan, wajib menanggung sekurangnya 25% dari nilai pertanggungan, apabila terjadi gagal bayar oleh debitur. Model ini mengubah wajah asuransi kredit yang selama ini menempatkan perusahaan asuransi umum sebagai "penyerap risiko hampir absolut" dengan 100% beban risiko.

Kini, skema risk sharing menuntut perbankan dan lembaga pembiayaan untuk lebih prudent dalam menilai dan memberi kelayakan kredit bagi para debiturnya, sekaligus memperkuat tata kelola risiko internal.

Sejatinya, pergeseran ini bukan sekadar soal proporsi risiko, melainkan juga upaya mengubah pola pikir (mindset) industri agar tidak lagi memandang asuransi kredit sebagai produk pelengkap pinjaman, melainkan sebagai instrumen proteksi yang andal dan berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sistem pembiayaan nasional.

Namun, implementasinya tidaklah ringan. Di lapangan, perusahaan asuransi masih dihadapkan pada resistensi dari para mitra yang selama ini sudah terbiasa menyerahkan hampir seluruh tanggungjawab proteksi kepada penyedia asuransi.

Di tahap inilah, adaptasi model bisnis, renegosiasi kontrak, dan edukasi pasar menjadi pekerjaan rumah yang tak terhindarkan buat perusahaan asuransi. Apalgi kontribusi Asuransi Kredit dalam tiga tahun terakhir (sesuai data AAUI), masih menjadi salah satu andalan premi di asuransi umum, Rp22,3 triliun (2023), Rp17,1 triliun (2024), dan Rp19 triliun (2025). Premi yang sangat besar, dan hanya kalah dari lini Property dan Motor Vehicle.

Tantangan Tata Kelola dan Kesiapan Industri

POJK 20/2023 juga menetapkan persyaratan ekuitas minimum yang cukup signifikan, Rp250 miliar bagi perusahaan asuransi umum dan Rp100 miliar bagi perusahaan asuransi syariah. Di tengah tekanan biaya operasional dan ketatnya pasar serta dukungan dari reasuransi, sepertinya akan banyak perusahaan asuransi harus berpikir ulang untuk melanjutkan lini bisnis asuransi kredit dengan pola baru ini.

Selain itu, perusahaan asuransi wajib memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menilai kelayakan debitur, serta memiliki tenaga ahli di bidang underwriting asuransi kredit dengan sertifikasi dan pengalaman minimal tiga tahun. Implementasi ketentuan ini akan membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi maupun pengembangan sumber daya manusia. Bila disarikan dengan bahasa sederhana, perbaikan tata kelola (good governance) lah yang saat ini wajib diperbaiki di lini Asuransi Kredit!

Dan perbaikan serta penguatan tata kelola ini adalah satu keniscayaan! Dengan sistem IT yang andal dan terintegrasi, transparansi data akan dapat diwujudkan. Semua pihak yang terlibat dalam penutupan asuransi kredit, mulai dari perbankan/lembaga pembiayaan, pialang asuransi, perusahaan asuransi, pialang reasuransi hingga perusahaan reasuransi, akan dapat mengakses data debitur yang sama secara real time.

Praktik pencadangan pun akan menjadi lebih presisi dan akurat, sehingga risiko klaim massal yang selama ini membayangi industri, dapat ditekan dan dikendalikan. Inilah wujud tata kelola asuransi kredit masa depan, yaitu tata kelola yang berbasiskan pada data, transparansi, kolaborasi, dan menjadi akuntabel. Praktik ini diharapkan mampu menekan massive claims yang kerap menjadi sumber tekanan likuiditas industri selama ini, khususnya di sisi asuransi sebagai penerbit polis.

Sesuai data AAUI, klaim Asuransi Kredit dalam tiga tahun terkahir masih sangat tinggi, Rp16,8 triliun (2023), Rp15,6 triliun (2024) dan Rp18,2 triliun (2025). Ini bermakna, loss ratio di tiga tahun terakhir, masing-masing 75,3% (2023) dan 91,2% serta 95,7%, jelas masih menjadi tantangan bersama buat industri.

Pada akhirnya, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan ketentuan baru akan tampil sebagai pemain yang lebih profesional, tangguh, dan dipercaya pasar. Regulasi ini sejatinya merupakan panggilan untuk pembenahan mendasar, bukan lagi sekadar kepatuhan administratif. Perbaikan tata kelola menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar dalam membangun industri asuransi kredit yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Momentum Perubahan

Sekalipun OJK memberikan masa penyesuaian bagi perusahaan asuransi umum untuk menjalankan lini asuransi kredit, supervisi yang adaptif dan dialog terbuka antara regulator serta pelaku industri juga akan menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi di lapangan. Pengawasan yang konsisten dan proporsional sangat diperlukan agar transformasi yang diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar membawa perubahan nyata di lapangan.

POJK 20/2023 ini merupakan momentum penting untuk membenahi fondasi industri asuransi kredit di Indonesia. Transformasi ini menantang pelaku industri untuk meninggalkan praktik bisnis instan dan mulai membangun sistem perlindungan yang benar-benar berbasis manajemen risiko. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap produk asuransi kredit akan dapat dipulihkan, dan sektor ini mampu berkontribusi lebih besar dalam memperkuat daya tahan sistem pembiayaan nasional.

Kini, yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberanian untuk berubah, bukan hanya di sisi ekosistem asuransi, tetapi juga di sisi perbankan dan lembaga pembiayaan, disertai konsistensi dalam menegakkan standar baru yang lebih sehat. Inilah saatnya industri Asuransi Kredit lebih berbenah, menjadi bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Add as a preferred
source on Google