Tak Terduga! Begini Nasib Gunungan Sampah Bantargebang di 2028

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap target pemerintah untuk menuntaskan persoalan sampah, yang dinilai sudah darurat di Indonesia, termasuk kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang selama ini menjadi simbol persoalan pengelolaan sampah nasional.

Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan separuh persoalan sampah darurat nasional dapat diselesaikan pada 2027, sementara sisanya dituntaskan pada 2028. Khusus untuk Bantargebang, pemerintah membidik penyelesaiannya pada 2028 melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

"Alhamdulillah sekarang yang darurat bisa kita selesaikan separuh di 2027, separuh di 2028. Insyaallah nanti Oktober kita akan launching pertama yang kita sebut PSEL itu, pengolahan sampah menjadi energi listrik," kata Zulhas dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, proyek tersebut akan mencakup 72 kabupaten/kota yang kemudian dikelompokkan dalam sejumlah kawasan aglomerasi. Beberapa lokasi prioritas antara lain kawasan Bantargebang, Tangerang, Bandung hingga Palembang.

"Nah, sudah akan di 72 kabupaten/kota tapi kita gabung menjadi 20-an lebih, ya, digabung beberapa yang kita sebut aglomerasi itu. Seperti Bantargebang, ada juga di Tangerang, ada di Bandung dan lain-lain, termasuk di Palembang, ya," ujarnya.

Menurut Zulhas, pemerintah akan mengandalkan teknologi insinerator yang saat ini telah digunakan di banyak negara untuk mengolah sampah menjadi energi. Teknologi tersebut diklaim mampu mengurangi timbunan sampah secara signifikan tanpa menimbulkan pencemaran berbahaya.

"Itu melalui teknologi yang terbaru, sekarang seluruh negara sudah pakai itu, namanya insinerator. Sampah itu bisa habis diolah dan dia teknologi sudah teruji bersih tidak menimbulkan racun apapun, ya," jelas dia.

Lebih lanjut, Zulhas menegaskan Bantargebang menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari model pengelolaan sampah terbuka seperti yang selama ini terjadi.

"Bantargebang itu insyaallah 2028 bisa kita selesaikan," tegasnya.

Menurut Zulhas, Indonesia saat ini sudah berada dalam kondisi darurat sampah. Ia menilai persoalan tersebut telah berlangsung lama dan menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman kesehatan masyarakat.

"Ya, sampah ini kita termasuk darurat. Yang model Bantargebang itu hampir di tiap kota ada, ya. Makan korban, menimbulkan emisi, membuat sungai-sungai rusak, lahan rusak, laut-laut kita tercemar karena sampah, kemudian belum mikroplastik, ya, bisa melahirkan kanker. Jadi luar biasa kerusakannya, dan ini sudah berlangsung begitu lama, belum ada penyelesaiannya," tutur Zulhas.

Ia juga mengungkapkan lambatnya penyelesaian masalah sampah selama ini dipicu oleh proses perizinan yang berbelit. Berdasarkan evaluasi pemerintah, selama 11 tahun hanya dua izin proyek pengolahan sampah yang berhasil terbit.

"Kita tahu kemarin untuk menyelesaikan sampah itu 11 tahun hanya keluar izin dua. Tadi rumit. Rumit, ruwet, berputar-putar. Selama 11 tahun saya pelajari kenapa sampah nggak bisa diatasi? Rumit," katanya.

Ia pun menggambarkan panjangnya proses birokrasi yang harus dilalui investor, yang ingin mengolah sampah menjadi energi.

"Kalau saya mau menyelesaikan sampah itu, saya pengusaha nih, sampah saya mau rubah menjadi energi, maka saya harus izin kepada bupati, harus izin kepada DPRD. Kalau dua kabupaten, izin gubernur, izin DPRD provinsi. Sampai sini aja pengusahanya sudah stroke. Ruwet," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kini melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

"Presiden (Prabowo Subianto) tanya, gimana yang atasi sampah ini, kita gimana mau jadi negara maju kalau sampah aja nggak beres. Saya bilang sederhana Pak, ya kan, kita rapikan saja itu aturan-aturan. Ya sudah saya ditunjuk sebagai Satgas sampah ini. Ya, kita rapikan aturannya dulu. Jadi aturan yang ruwet itu, yang banyak aturan saya potong," kata Zulhas.

Selain PSEL, pemerintah juga menyiapkan berbagai teknologi lain seperti RDF (Refuse Derived Fuel) dan pirolisis, untuk daerah yang volume sampahnya lebih kecil. Sebab, kurang ekonomis jika menggunakan insinerator. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah di kawasan perkantoran, pasar, pusat perbelanjaan, sekolah hingga restoran dapat diselesaikan pada 2029.

"Nah tapi intinya itu, nanti setiap sampah ini kita akan selesaikan setiap pengelolaan apakah yang dikelola seperti kantor, pasar, mal, sekolah itu kita akan selesaikan 2029," ucap dia.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional, karena lingkungan yang sehat menjadi syarat utama keberlanjutan produksi pangan.

"Kalau lingkungannya rusak, ya bagaimana kita ingin agar ada pangan yang berkelanjutan. Nah kalau lingkungannya bagus, sungainya bagus, ya, kemudian lahannya bagus, manusianya bagus, semuanya bagus, baru kita bisa berkelanjutan pangannya," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]