2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mengembangkan Super Apps ASN Digital guna mengintegrasikan layanan kepegawaian berbasis digital yang terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menjelaskan ASN Digital akan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk membantu mempercepat layanan birokrasi.
Sebagai contoh, Zudan menjelaskan BKN kini memiliki batas waktu maksimal lima hari kerja untuk memproses permohonan layanan.
"Jadi dia kirim ASN-nya, langsung di klik, saat itu kita sudah memberi notifikasi, disetujui atau ditolak. Karena kita sudah menggunakan algoritma, menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis apa yang dimintakan itu," ujar dalam Profit, CNBC Indonesia dikutip Rabu (18/2/2026).
Zudan menuturkan ASN Digital telah memasuki tahap pengembangan ke-3, yang menggabungkan layanan dan sistem di 643 Instansi di seluruh Indonesia. Selain itu standar data di ASN Digital juga distandarisasi yang sama sehingga pelayanan semua instansi setara sehingga memiliki standar produk.
ASN Digital ini akan mempermudah kerja dan tugas serta layanan ASN sehingga ASN bisa bekerja dimana saja (WFA) dan kapan saja. Diharapkan ini dapat menciptakan sistem yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga dapat memberikan layanan publik yang cepat, transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Zudan menjelaskan digitalisasi birokrasi juga akan diarahkan agar masyarakat tidak perlu mengurus dokumen berulang kali. Dirinya mencontohkan praktik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang dapat menerbitkan beberapa dokumen sekaligus dalam satu kali pengajuan.
Misalnya, saat mengurus akta kematian pasangan, sistem dapat langsung memperbarui status pada KTP pasangan yang masih hidup serta menerbitkan kartu keluarga baru.
Begitu pula pada pengurusan akta perkawinan, pembaruan KTP suami-istri hingga kartu keluarga baru dapat diterbitkan otomatis.
"Minta satu, terbit lima. Mintanya akte perkawinan, terbit KTP suami status menikah, KTP istri status menikah, keluar kartu keluarga baru, keluar kartu keluarga untuk ayahnya, keluar untuk mertuanya. Nah, itulah esensi reformasi birokrasi, digitalisasi yang memperbaiki layanan publik," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
